UU Pemilu Tahun Ini

UU Pemilu : Undang-undang Pemilihan Umum 2017 merupakan undang-undang yang mengatur pemilihan umum di Indonesia. Secara resmi, UU ini dikenal sebagai Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 (atau UU 7/2017). Undang-undang ini disahkan pada tanggal 20 Juli 2017 setelah sembilan bulan perdebatan di Dewan Perwakilan Rakyat.

Sistem pemilu

UU ini mempertahankan sistem pemilu yang digunakan pada tahun 2014, dengan menggunakan sistem proporsional terbuka. Pemilih dapat memilih langsung calon yang mereka inginkan dari daftar nama calon yang diajukan partai-partai. Para calon kemudian diurutkan sesuai jumlah suara, dan kuota per partai ditentukan melalui metode Webster setelah eliminasi dari partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas.

Untuk calon presiden, capres yang menang ditentukan oleh suara mayoritas, dengan pemilu tahap kedua untuk dua calon teratas jika tidak ada capres yang berhasil memperoleh 50%+1 dalam tahap pertama. Selain itu, capres yang menang harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% suara di lebih dari setengah provinsi (yaitu lebih dari 17)

Election Law: The 2017 General Election Law is a law that regulates general elections in Indonesia. Officially, this Law is known as Law Number 7 of 2017 (or Law 7/2017). This law was passed on July 20, 2017 after nine months of debate in the House of Representatives.

Electoral system

This law maintains the electoral system used in 2014, using an open proportional system. Voters can directly choose the candidates they want from the list of candidates proposed by the parties. The candidates are then sorted according to the number of votes, and the quota per party is determined through the Webster method after elimination from parties that do not meet the threshold.

For presidential candidates, the winning candidate is determined by a majority vote, with the second round of elections for the top two candidates if there is no presidential candidate who managed to get 50% + 1 in the first stage. In addition, winning candidates must obtain at least 20% of the votes in more than half of the provinces (i.e. more than 17)